Hakim Vonis Mantan Bupati Banggai Laut 4 Tahun 6 Bulan Penjara - Zona Tipikor

INTERNASIONAL

Friday, September 03, 2021

Hakim Vonis Mantan Bupati Banggai Laut 4 Tahun 6 Bulan Penjara



SULTENG, ZONATIPIKOR.com - Perkara suap mantan Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo akhirnya mendapatkan putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu pada Jumat, 3 September 2021.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu menyatakan mengadili terdakwa I Wenny BUkamo bersama terdakwa II Recky Suhartono Godiman dan terdakwa III Hengky Thiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi.

Wenny Bukamo pun divonis 4 tahun 6 bulan penjara, ditambah denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu menyatakan, Wenny Bukamo disebut terbukti menerima suap senilai Rp2,2 miliar dari sejumlah pengusaha atas pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu kemudian mewajibkan Wenny Bukamo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta dengan ketentuan sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap harus dibayar.

Namun, jika sampai batas waktu itu tidak dibayarkan, maka akan dilakukan penyitaan harta bendanya.

Atau jika tak mampu membayar uang pengganti maka Wenny Bukamo harus menjalani pidana 1 tahun penjara.

Tak hanya itu, Hakim juga memberikan vonis tambahan kepada Wenny Bukamo dengan memberikan sanksi pencabutan hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik selama 2 tahun 6 bulan, setelah Ia selesai menjalani masa hukuman yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Diketahui, vonis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK yakni 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta, subsider 6 bulan penjara.

Selain itu, terkait uang pengganti Jaksa KPK meminta Rp500 juta subsider 1 tahun penjara serta pencabutan hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik selama 3 tahun setelah menjalani masa penjara.

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan Wenny Bukamo terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan kedua yakni pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (*)

Laporan:  Andi Marongan,
Editor: A.Mappatoto, SH,.MH.

No comments:

Post a Comment