Ketua Divisi Hukum Dan HAM JPKP Wajo Minta APH Lakukan Investigasi Dugaan Penyimpangan BSPS Reguler Dari Kementerian PUPR TA. 2021 - Zona Tipikor

INTERNASIONAL

Friday, June 11, 2021

Ketua Divisi Hukum Dan HAM JPKP Wajo Minta APH Lakukan Investigasi Dugaan Penyimpangan BSPS Reguler Dari Kementerian PUPR TA. 2021


                     Andi Mappatoto, SH,.MH.

WAJO - Bantuan Perumahan Stimulan Perumahan  Swadaya (BSPS) Reguler dari Kementerian Perumahan Rakyat  PUPR TA 2021 Kabupaten Wajo menuai sorotan dari sebagian besar kalangan pengusaha kayu, ( Leveransir). Dari penelusuran yang dihimpun  krew media ini dari sejumlah pengusaha kayu ditemui membeberkan bahwa diduga kuat terjadi “Penyimpangan” sistem atau Aturan yang di duga diberlakukan oleh Korkab ( kordinator kabupaten) bersama TFL ( Tenaga Fasilitator Lapangan) seolah bikin juknis tersendiri. 
Dan aturan itu terkesan sengaja dibuat diduga dijadikan bargening agar dari sejumlah pengusaha kayu atau penyedia barang cenderung angkat tangan alias tidak sanggup menerima kontrak dari Ketua Penerima Bantuan (KPB) selaku pihak penerima.
Informasi yang dihimpun media ini dari sejumlah pengusaha kayu ( penyedia barang jenis kayu)  membeberkan bahwa bergulirnya polemik ini karena adanya dugaan " Permainan/penyimpangan antara Korkab ,TFL dan pihak lainnya bersama salah satu Pengusaha kayu tertentu untuk "Monopoli" material penyaluran barang khususnya jenis Kayu. 

Seperti yang dibeberkan oleh karyawan salah satu pengusaha kayu yang sudah berpengalaman dibidang Penyaluran Material BSPS bahwa Bantuan BSPS Tahun 2021 menuai polemik, karena tidak seperti tahun sebelumnya. 

Menurutnya bahwa tahun sebelumnya 2020 penerapan sistem penyaluran sangat bagus karena diatur secara adil karena ada pembagian Wilayah, untuk penyaluran materilal dan Spesifikasi sesuai dipasaran, seperti ukuran kayunya misalkan tebal papan yang Umumnya dipasaran untuk papan tebalnya kisaran 1.7- 1.8 Cm, dan lebar 19.7 – 24,5.Cm, kayu kelas dua semua jenis.

Sedangkan yang aturan yang dipakai oleh Korkab (Kordinator Kabupaten) dan TFL (Tenaga Fasilitator lapangan) biasa dipanggil Pendamping adalah ukuran ekspor harus sesuai dengan ukuran dengan toleransi 1 mm dari semua jenis termasuk balok, tentunya saya tidak menyanggupinya karena ukuran tersebut tidak sesuai dengan harga atau RAB yakni Rp.3.700.000/kubik, sedangkan perhitungan saya kalau sesuai permintaan spesifikasi kayu harganya kisaran Rp.4.200.000/kubik, bahkan kalau ada pengusaha yang berani dengan harga 3,7 juta/kubik potong tangan saya kecuali kayu kelas tiga ( Lokal). 

Senada yang di beberkan HO salah satu pengusaha kayu  yang cukup besar juga di Sengkang bahwa Pendamping/TFL ( Tenaga Fasilitator Lapangan) kuat dugaan  "mengarahkan KPB (Ketua Kelompok Penerima Bantuan) untuk mengorder  barang jenis kayu di salah satu pengusaha penyedia barang ( Leveransir) yang di duga  ada negosiasi atau permainan, sehingga terjadi  Monopoli pengadaan barang jenis kayu kebutuhan BSPS Reguler TA 2021,  Bahkan besar dugaan ada persekongkolan atau permainan antara Korkab/TFL,  bersama salah satu pengusaha kayu tertentu (penyedia material) inisial HI, tentunya saya kecewa pungkasnya. 

Menurut Andi Mappatoto, SH.,MH. Ketua Divisi Hukum dan Ham Dewan Pengurus Daerah, JPKP ( Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Kabupaten Wajo,  melakukan pemantauan dilapangan dan mengunjungi beberapa titik di desa dan kelurahan, langsung mendengar keluhan masyarakat, setelah melakukan peninjauan dilapangan dan bertemu langsung dengan Beberapa Leveransir Material, Penerima Bantuan (PB), bahkan Kepala Desa dan Lurah yang mendapat bantuan tersebut di daerahnya mengeluhkan beberapa keganjalan terkait dengan Program BSPS Reguler ini,  keluhan tersebut dari Penerima bantuan bahwa kayu yang diterima  dari leveransir ada beberapa yang tidak sesuai bahkan tidak layak pakai, saya sendiri melihat dan mengukur kayu papan tersebut ukurannya hanya 1.7-1.8 cm  dan Lebar 24,5 cm. 

Menurut pekerja rumah atau tukang yang tidak bersedia disebutkan identitasnya mengatakan bahwa saya sudah  bekerja di kayu selama 30 tahun kayu ini adalah lokal (Kayu bunga, Kayu Durian dan Kayu Jabung) namun ada juga kayu jenis kelas dua, bebernya” 

Selanjutnya menurut salah satu Penerima Bantuan (PB) yang tidak mau disebut identisnya mengatakan bahwa saya tidak tahu menahu sumber materialnya yang diterima bahkan banyak yang tidak layak pakai, rusak dan saya mau tukar tapi tenaga pendamping jarang dilapangan sehingga kayu tersebut saya pasang apa adanya, 

TFL yang seharusnya bisa memfasilitasi kami, (penerima bantuan) akan tetapi jarang muncul kata warga Penerima Bantuan (PB) ungkapnya kepada media ini,

Dan yang membuat awak media ini tercengang pada saat menanyakan SK TFL di Kantor Camat, salah Staf Camat merasa bingung dan mengatakan bahwa, TFL tidak pernah datang melapor alias ketuk pintu masuk di wilayah kami kata salah satu staf di kantor Camat Majauleng.
 
Andi Mappatoto  juga  menilai bahwa Penerima Bantuan BSPS Reguler TA.2021 cacat prosudural, dimana ada beberapa Kepala Desa dan Lurah termasuk staf kecamatan setelah dikonfirmasi adanya beberapa Penerima Bantuan tidak pernah diusul oleh pemerintah setempat tiba-tiba muncul nama penerima yang tidak pernah diusulkan, dia juga heran entah siapa yang usul nama penerima tersebut apakah simpatisan partai atau siapa, bebernya 

Menurut A.Appa sapaannya, Sepengetahuan saya apapapun itu yang namanya bantuan pemerintah harus melalui mekanisme sesuai peraturan apakah pedum atau Juknis seperti halnya Bantuan BSPS yaitu dari desa atau lurah diusulkan ke Dinas terkait selanjutntya dikirim ke Provinsi dan dilanjutkan ke Pusat Kantor Kementerian PUPR. 

Tapi faktanya dilapangan ada yang tidak melalui mekanisme tersebut, data terkait dengan Bedah rumah ada pada Bank data di Kantor Dinas Perkim Kabupaten Wajo yang sudah di data, di validasi menjadi E-RTLH ( Elektronik-Rumah Tidak Layak Hunih) dugaan saya ada pihak luar yang mengusulkan tidak sesuai mekanisme, bebernya 

Andi Mappatoto, " Meminta dan mendorong APH  untuk melakukan Investigasi terkait adanya dugaan Permainan TFL, Korkab, bersama oknum Pengusaha tertentu untuk meraup sejumlah keuntungan Pungkasnya. (*)

Editor: Amran Mallala

No comments:

Post a Comment