Ketua PPKD Desa Malluse Salo, "Tidak Ada Toleransi Bagi Warga Yang Sakit" - Zona Tipikor

INTERNASIONAL

Tuesday, May 25, 2021

Ketua PPKD Desa Malluse Salo, "Tidak Ada Toleransi Bagi Warga Yang Sakit"



WAJO - Pemilihan Calon Kepala Desa yang di gelar secara bersamaan di seratus tiga desa tersebar di empat belas kecamatan hari ini Selasa 25 Mei 2021. Pelaksanaan nya menuai banyak kontroversi dan kendala khususnya pada kaitannya dengan "Regulasi."
Dari hasil pantauan ketua DPD JPKP Kabupaten wajo mendapat keluhan/ laporan dari salah satu warga desa Malluse Salo kecamatan Sabbang paru, atas nama Siang bahwa, anaknya tidak bisa datang untuk mencoblos karena baru tiga hari sudah melahirkan,

Bapak dari warga yang baru melahirkan menemui " Ketua PPKD Andi Pacinnongi, untuk menanyakan/melaporkan, bahwa bisaka petugas KPPS mengunjungi rumah orang yang sedang sakit agar dapat memberikan hak suaranya tanya Bapak Siang kepada Ketua PPKD Andi Pacinnongi
dan kebetulan Saya ( Amran Mallala) red tepat berada di lokasi TPS 01.

Setelah saya menerima pengaduan dari warga atas nama Siang di lokasi TPS 01 Saya melakukan Klarifikasi kepada Ketua PPKD Andi Pacinnongi terkait keluhan warga tersebut,

Ketua PPKD dengan spontan sangat merespon cepat yang saya pertanyakan itu, dan mengatakan " Tidak ada toleransi bagi warga yg sedang sakit untuk dikunjungi rumahnya, karena tidak ada TPS berjalan, katanya dengan nada yang tegas Andi Pacinnongi.

Namun yang diungkapankan Ketua PPKD Andi Pacinnongi sangat berbeda yang terapkan di tempat Pemungutan suara lain seperti di TPS 01 desa Ujung Pero, tetap mengacu dari perintah Dinas Pemdes mengunjungi rumah warga,

Dan di TPS 01desa Benteng Lompoe kecamatan Sabbang paru, ( satu wilayah kematangan ) mereka melakukan perintah dari Pemdes mengunjungi warga yang sedang sakit yang diungkapkan oleh 5 orang saksi yaitu Ambo Enre, Ramli, Mustamin, Ardy, dan Ambo abang

Ketua DPD JPKP M. Amran Mallala sangat menyayangkan tindakan / kebijakan yang dilakukan oleh Ketua PPKD Malluse salo, Andi Pacinnongi karena tidak memperhatikan hak asasi masyarakat, satu suara dapat menentukan kemenangan seorang Calon dan dapat pula menentukan arah pembangunan di desa

Inilah muara dari miskinnya Regulasi atau peraturan perundang-undangan tetang pelaksanaan Pilkades bersamaan seratus tiga desa yang seharusnya enam bulan sebelumnya dilakukan evaluasi digodok untuk menetapkan suatu aturan, ada larangan tentunya wajib ada sangsinya, 

Oleh karena itu wajar saja kalau kegiatan Diskusi publik yang gelar oleh Sekertaris dewan DPRD wajo dianggap tidak tepat dan kurang manfaat nya karena tinggal hitungan jam pilkades segera dilaksanakan, pilkades tgl 25 Mei 2021, Diskusi publik digelar senin 24 Mei 2021 pukul 10.00

Amran Mallala, mengusulkan kepada Pemerintah bersama DPRD wajo untuk berbenah melakukan perbaikan sistem demi mewujudkan demokrasi yang baik Jujur dan adil  untuk menuju wajo yang lebih baik insya Allah tutupnya.(*)

Sumber:  M. Amran Mallala,
Editor:  Andi Mappatoto SH. MH

No comments:

Post a Comment