Diskusi Publik Disorot Pelaksanaanya Oleh Kalangan NGO Dan Media - Zona Tipikor

INTERNASIONAL

Monday, May 24, 2021

Diskusi Publik Disorot Pelaksanaanya Oleh Kalangan NGO Dan Media



SENGKANG - Pelaksanaan diskusi publik digelar oleh Sekwan DPRD Kabupaten Wajo dengan tema : Demokratis, desa Demi mewujudkan " Pemilihan Kepala Desa yang jujur dan Adil " disorot dari beberapa responden yang hadir. 

Acara diskusi tersebut digelar secara terbuka karena diruang terbuka, depan kantor DPRD Wajo, Senin 24 Mei 2021 

Hadir dalam acara diskusi publik ini dari berbagai kalangan seperti, ketua ketua NGO, Ketua organisasi PERS, dan Ketua tokoh masyarakat, 

Nara Sumber terdiri dari Ketua komisi I H. Ambo Mappasessu, didampingi oleh anggotanya, dan dari PHI Sudirman, serta dari Koordinator pendamping desa, 

Diskusi publik ini hampir semua responden yang hadir menyoroti karena "dianggap" tidak tepat momennya sesuai dengan tema " Demokratis " Untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang " Jujur dan adil ", 

Seperti yang sampaikan ketua perserikatan Buruh Kabupaten wajo Abdul Kadir bahwa " Diskursus publik ini dengan menampilkan tema tersebut yang bertepatan dengan hajatan besar dari seratus tiga desa "Momen nya tidak tepat, dan ini dianggap menghabiskan saja anggaran dan manfaat nya juga tidak ada tegasnya, 

Kegiatan ini sangat berguna jika dilaksanakan tiga - empat bulan sebelum digelarnya pemilihan kepala Desa, 

Alasan yang sangat mendasar kalau acara diskusi publik dengan mengambil tema seperti itu, tentu jika terdapat  aturan yang dianggap kurang untuk disempurnakan maka jarak waktu untuk melakukan perbaikan dapat dilakukan, karena muncul usulan dan masukan hasil dari " Diskusi publik seperti ini pungkasnya Abdul Kadir, 

Ketua DPD JPKP Kabupaten Wajo M. Amran Mallala juga berpendapat yang sama bahwa sebaiknya diskusi publik dengan tema yang ditampilkan itu dianggap kurang bermanfaat, pasalnya sudah terlabat, digelar satu hari sebelum " Pencoblosan/ pemilihan kepala Desa, 

Regulasi yang dianggap masih banyak kekurangan nya maka ada waktu untuk melakukan penyempurnaan, misalnya, peraturan Bupati tentang tatacara pemilihan calon kepala Desa, menurut ketua PHI Sudirman, masih terdapat kekurangan, 

Hemat kami Perbub tersebut tentu tidak boleh dianggap merupakan suatu kekurangan karena Peraturan perundang-undangan terlahir atas persetujuan DPRD pungkasnya M. Amran Mallala 

Rekomendasi kepada Anggota DPRD komisi I bahwa dalam mewujudkan pilkades yang jujur dan adil kedepan perlu ada kajian - kajian secara Akademik untuk membangun SDM para calon kepala Desa yang akan datang tutupnya. (Red)

Editor Andi Mappatoto SH

No comments:

Post a Comment