Melalui Via Zoom Meeting, Asisten Administrasi Umum Bersama Kepala Bagian Organisasi Soppeng Menghadiri Rakor dan Silaturrahmi Forsesdasi Tahun 2021 - Zona Tipikor

INTERNASIONAL

Thursday, January 21, 2021

Melalui Via Zoom Meeting, Asisten Administrasi Umum Bersama Kepala Bagian Organisasi Soppeng Menghadiri Rakor dan Silaturrahmi Forsesdasi Tahun 2021



SOPPENG - Asisten Administrasi Umum Drs. A. Fithratuddin, M. Si. bersama Kepala Bagian Organisasi Setda Soppeng, Drs. Muhammad Evinuddin, MPA menghadiri acara Rapat Koordinasi dan Silaturrahmi Forum Sekretaris Daerah se Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2021 melalui Via Zoom meeting di ruang SCC Kantor Bupati Soppeng, Jumat (22/01/2021).

Tema : "Peran Sekretaris Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang lebih baik menuju Indonesia Maju"

Acara Rakor ini dibuka oleh H. Nasrun Umar selaku Ketua Umum DPP Forsesdasi dimana dalam sambutannya menjelaskan beberapa tugas dan fungsi Sekretaris Daerah yang merupakan puncak tertinggi dalam pemerintahan. Serta diharapkan melalui rakor ini dapat memberikan pencerahan dan menambah pengetahuan di bidang pemerintahan khususnya kepada seluruh anggota Forsesdasi.

Dimana Arahan Sekretaris Jenderal, Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si :

- Pemerintah daerah diharapkan agar terus mengoptimalkan penanganan covid 19 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dengan memperhatikan karakteristik kearifan lokal masing-masing daerah.

- Pemerintah daerah agar selalu memastikan keterpaduan program dan kegiatan penanganan covid 19 sampai pada level pemerintahan terdepan ( desa dan kelurahan).

- Pemerintah daerah agar mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran penanganan covid 19 agar akuntabel dan tepat sasaran.

- Kemendagri bersama dengan Kementerian atau lembaga akan terus berkoordinasi dalam upaya mendorong pemerintah daerah terkait dengan penyerapan realisasi APBD 2021 guna penanganan covid 19 dan peningkatan stimulus ekonomi di daerah.

Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur, Deputi Bidang SDM Apartur - Kementerian PANRB, Aba Subagja dalam arahannya :
Menjelaskan 3 poin yaitu :

1. Satu pengembangan karir ASN berbasis sistem merit
- Terdapat 5 survei di yang menjadi prioritas utama pengelolaan SDM yaitu pengembangan SDM secara berkesinambungan, merekrut orang yang tepat, pengembangan budaya organisasi, membangun jalur karir dan mengelola Talents.
- Adapun pola karir ASN berbasis merit yaitu sistem merit, integritas, kompetensi dan kinerja
- Dalam pengembangan karir ASN dilakukan mutasi / promosi dan penugasan yang merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan di lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu

2. Pengembangan karir ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
- Dalam pengembangan karir JPT terbagi menjadi dua yaitu untuk PNS (JPT, jabatan administrasi dan jabatan fungsional), Sedangkan untuk PPPK (JPT utama dan Madya Pratama serta jabatan fungsional)

3. Manajemen Talenta ASN dan Pola Karir JPT Nasional
- untuk tingkat implementasi manajemen talenta ASN pada instansi pemerintah memiliki beberapa tahapan yaitu membangun komitmen dan kapasitas organisasi, persiapan infrastruktur penyelenggaraan, akuisisi talenta, pengembangan dan retensi talenta, penempatan instansi/nasional
- Mutasi JPT nasional bertujuan untuk mengakselerasi kinerja instansi pemerintah dan mendorong pencapaian percepatan pembangunan nasional serta sebagai jaminan pengembangan pola karir karir ASN pada tingkat nasional.

Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto MDA, dalam arahannya :

- Kita harus pastikan mengisi jabatan dengan orang-orang yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi, serta dengan pengaturan yang ada saat ini semua harus berproses sesuai dengan aturan prosedur yang jelas. Sehingga dimohon kepada para Sekretaris Daerah untuk tegas dalam hal ini agar tidak ada yang melanggar aturan sehingga tidak terjadi kegaduhan.

- Kami di KASN fungsinya adalah untuk mengawasi dan memastikan agar ASN dapat bekerja sesuai dengan aturan dan tidak melakukan kekeliruan.

- Dengan adanya pengisian JPT yang bersifat terbuka, Semoga akan mengurangi apa yang selama ini terjadi di birokrasi baik itu kemungkinan adanya transaksi jabatan maupun politik yang dapat merusak aturan organisasi yang pada akhirnya akan membuat proses pembangunan terganggu. (Hms/Elimarlina)

Editor: A2W

No comments:

Post a Comment