Rapat Paripurna DPRD Tentang Usul Inisiatif DPRD Kabupaten Wajo di Gelar Hari Ini - Zona Tipikor

INTERNASIONAL

Tuesday, May 14, 2019

Rapat Paripurna DPRD Tentang Usul Inisiatif DPRD Kabupaten Wajo di Gelar Hari Ini


Reporter : Daci Dais,
Editor : Andi Aswin Maramat.

ZONATIPIKOR.COM,WAJO - Rapat paripurna kedua masa persidangan III tahun sidang 2018-2019 yang dilaksanakan Selasa, 14 Mei 2019 di ruang sidang utama Gedung DPRD Kabupaten Wajo.
Dengan poin-poin penjelasan pengantar terhadap Ranperda usul inisiatif DPRD Kabupaten Wajo.
Penyelenggaraan perpustakaan daerah  
(usul inisiatif komisi I )
Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan petani (usul inisiatif komisi II)
Penyelenggaraan jalan daerah 
(usul inisiatif komisi III )
Pengurusutamaan gender 
(usul inisiatif komisi IV )
Kepemudaan 
(usul inisiatif Komisi V)

Penjelasan pengantar hak inisiatif DPRD dari Komisi I mengatakan, secara garis besar sesungguhnya telah tergambar dengan jelas dan disampaikan kepada pimpinan DPRD, dari seluruh kabupaten yang ada di  provinsi Selatan Kabupaten Wajo belum sesuai standar untuk perpustakaan secara nasional dan koleksinya masih kurang.

Penjelasan dari Komisi II tentang kelembagaan petani mengatakan, selama ini keberadaan kelompok tani hanya dipandang sebagai pelengkap Administrasi dalam permohonan bantuan kepada pemerintah, karenanya kelompok tani hanya milik sebagian saja, akibatnya kelompok tani tidak terorganisir dengan baik demikian juga administrasi dan teknis sehingga petani kita belum bisa berbuat banyak.

Penjelasan dari Komisi III tentang jalan daerah mengatakan, jalan merupakan hal yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, wewenang pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi Jalan Kabupaten dan jalan desa. Jalan daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan bidang ekonomi sosial dan lingkungan dalam mewujudkan Pembangunan Daerah, tuntutan masyarakat dalam kondisi jalan yang layak, merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Wajo dalam mewujudkan impian tersebut. Sehingga dengan lahirnya Perda ini diharapkan mampu mengantisipasi masalah kedepan.

Penjelasan dari Komisi IV  tentang pengarusutamaan gender mengatakan, dalam rangka meningkatkan kehidupan dan peran serta perempuan dengan laki-laki dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan. Mengajukan rancangan pengarusutamaan gender ini dalam pembangunan daerah, untuk mengatur secara luas dan tegas untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Wajo.

Penjelasan komisi V tentang kepemudaan mengatakan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan yang melaksanakan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan kepemudaan di daerah, maka dengan dasar itu diajukan hak inisiatif untuk mengajukan rancangan Perda tentang kepemudaan. Rancangan Perda Kabupaten ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melahirkan sebuah kebijakan pelayanan kepemudaan yang mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara dan untuk menumbuhkan patriotisme.

Dan dilanjutkan dengan penyerahan rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas dari Ketua DPRD Kabupaten Wajo H. M Yunus Panaungi, SH ke Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos. M.Si. Dan dilajutkan dengan pendapat Bupati Wajo atas Ranperda Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Wajo sebagai berikut.

Dalam sambutannya Dr. H. Amran Mahmud menyampaikan bahwa mencermati upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dalam tugas, fungsi dan kewenangannya, dalam  menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Wajo berpendapat bahwa, upaya Dewan selama ini patut dihargai, pantas diberikan apresiasi, karena sesungguhnya membentuk dan menyusun suatu Peraturan Daerah itu suatu hal yang tidak mudah dan terutama dalam pengkajian yang memerlukan waktu, tenaga, biaya dan pemikiran sehingga bisa tersusun dan terbentuk menjadi Rancangan Peraturan Daerah. dengan demikian apa yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo pada hari ini merupakan hal yang luar biasa. Penggunaan hak inisiatif bukan perkara yang gampang.

Untuk meningkatkan niat baca atau gemar baca kepada masyarakat maka perpustakaan merupakan wadah untuk meningkat intelektual daya pikir masyarakat, keadaan ini sedikitnya telah terakomodasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintan Nomor 24  Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Selain itu, berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang perpustakaan yaitu meliputi Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota.

Pentingnya kelembagaan petani diakui dalam pembangunan pertanian, baik di Negara industri maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun kenyataan memperlihatkan kecenderungan masih lemahnya kelembagaan petani di negara berkembang, khususnya di Kabupaten Wajo serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani. Kelembagaan petani diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi petani, namun sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal. Keberadaan kelembagaan petani diharapkan mampu mengangkat derajat kaum tani.

Diskriminasi gender, menyebabkan kerentanan bagi perempuan dan/ atau anak perempuan serta berpotensi menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan, pada dasarnya mengindikasikan masih terabaikannya pemenuhan hak asasi perempuan, diantanya sebagai akibat masih terdapat Peraturan Perundang-undangan yang diskriminatif dan/atau bias gender sehingga berimbas pada bentuk perlakuan diskriminatif pula. Di sisi lain terjadinya praktik diskriminasi sebagai akibat pemahaman masyarakat yang belum responsif terhadap permasalahan dan aspirasi laki-laki dan perempuan yang pada hakekatnya berbeda.

Tuntutan masyarakat atas kondisi jalan yang layak merupakan salah prioritas Pemerintah Kabupaten Wajo dalam mewujudkan impian tersebut , persoalan tidak jelasnya status jalan di daerah sepertinya merupakan sebuah kendala tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengambil sebuah kebijakan  dalam penyelesaian masalah tersebut, pada dasarnya kami sangat mengapresiasi Ranperda ini  semoga dengan Ranperda ini infrastruktur jalan dapat terus berkembang dan terlaksana dengan baik di Kabupaten Wajo berdasarkan visi-misi Bupati Wajo yang menuju Pemerintahan yang amanah dan sejahtera. 

Selanjutnya terkait kepemudaan, melihat kompleksitas permasalahan pemuda baik dari sisi positif dan negatifnya, serta pentingnya peran pemuda maka diperlukan strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan  khususnya di Kabupaten Wajo.

Dirapat sesi kedua dalam hari ini dilanjutkan dengan tanggapan dan atau jawaban dari Fraksi pengusul DPRD Kabupaten Wajo terhadap pendapat Bupati Wajo atas Ranperda Hak inisiatif DPRD Kabupaten Wajo tentang 5 point diatas. (*)

No comments:

Post a Comment